Berikut penjelasan legal dan teknis mengenai status tanaman kayu jati di areal yang awalnya kawasan hutan negara, tetapi kemudian sudah tidak menjadi kawasan hutan negara lagi (berubah menjadi APL – Areal Penggunaan Lain), serta bagaimana pemanfaatannya secara sah dan memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
✅ 1. Status Hukum Tanaman Kayu Jati di APL
Areal Penggunaan Lain (APL) adalah wilayah yang secara resmi bukan lagi kawasan hutan negara setelah dilakukan penetapan atau pelepasan kawasan hutan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, apabila suatu areal yang semula kawasan hutan kini menjadi APL, maka :
1). Areal tersebut tidak lagi masuk dalam kawasan hutan negara dan tidak lagi wajib mengikuti pengaturan kehutanan untuk kawasan hutan secara ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan peraturan turunannya.
2). Meskipun demikian, pohon atau tegakan kayu (misalnya kayu jati) yang masih tumbuh di areal APL tersebut tetap dianggap sebagai “hasil hutan kayu” yang harus diatur legalitasnya saat akan dimanfaatkan.
3). Kayu di APL diperlukan ijin atau persetujuan formal sebelum ditebang atau dipanen agar kegiatan tersebut sah secara hukum dan tidak dikategorikan seperti illegal logging (pemanfaatan kayu ilegal).
👉 Penting: Tanpa adanya perizinan yang berlaku, pemanenan kayu jati dari APL tetap bisa digolongkan sebagai tidak sah dan dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU terkait perusakan hutan/hasil hutan.
✅ 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Kayu di Luar Kawasan Hutan
Beberapa dasar hukum yang mengatur pemanfaatan kayu di APL antara lain:
1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
– Menetapkan bahwa hasil hutan (termasuk kayu) berasal dari kawasan yang ditentukan, yang kemudian harus dikelola dan ditata usahakan secara legal jika diambil.
2. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
– Mengatur penyelenggaraan kehutanan secara umum, termasuk ketentuan mengenai areal yang telah dilepas dari kawasan hutan negara.
3. Izin Pemanfaatan Kayu – PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan)
– Untuk areal APL yang telah dibebani izin peruntukan, pemanfaatan kayu (termasuk kayu jati) dilakukan melalui Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan (PKKNK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
– PKKNK umumnya berlaku 1–2 tahun, dengan kewajiban administratif seperti pembayaran retribusi kehutanan, penyusunan rencana penebangan, dan pengawasan.
– Dasar hukum PKKNK biasanya mengacu pada Peraturan Menteri LHK yang relevan (mis. Permen LHK tentang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan).
📌 Catatan Istilah:
Dalam praktik perizinan kehutanan Indonesia, sering dikenal istilah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dalam sistem baru disesuaikan menjadi PKKNK atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kayu dalam peraturan kehutanan yang berlaku.
✅ 3. Mekanisme Legal Pemanfaatan Kayu Jati di APL
Agar pemanfaatan kayu jati di APL secara hukum dianggap sah dan legal, langkah-langkah umum yang perlu ditempuh antara lain:
1. Penetapan Status Areal Sebagai APL
Areal yang sudah dilepas dari kawasan hutan negara harus memiliki Keputusan Menteri LHK yang menetapkan pelepasan kawasan hutan → perubahan status kawasan menjadi APL.
2. Permohonan PKKNK
Bagi areal APL yang memiliki tegakan/tebang kayu jati : Pemilik lahan atau badan usaha mengajukan persetujuan pemanfaatan kayu melalui PKKNK kepada dinas kehutanan provinsi/kabupaten sesuai ketentuan.
3. Penyusunan Rencana Kerja
Harus dibuat rencana kerja (jumlah pohon, volume kayu) dan dilaporkan kepada pejabat berwenang.
4. Pembayaran Retribusi/Penerimaan Negara
– Termasuk kewajiban pemungutan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku (seperti PSDH), kemudian disetor ke kas daerah atau negara sesuai peraturan pengelolaan pendapatan kehutanan di daerah.
5. Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
– Untuk tujuan pemasaran nasional atau ekspor, kayu yang dipanen di APL pun harus terdaftar dan terverifikasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar dianggap legal di pasar domestik dan internasional.
✅ 4. Kontribusi terhadap Peningkatan PAD Provinsi NTT
Pemanfaatan tanaman kayu jati di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan secara legal melalui perizinan PKKNK memberikan kontribusi PAD NTT melalui:
🔹 Retribusi dan Penerimaan Daerah
Retribusi pemanfaatan hasil hutan (PSDH, DR, penggantian nilai tegakan) yang timbul dari pemanfaatan kayu legal dibayarkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan
🔹 Pengembangan Industri Kayu Lokal
Kayu jati legal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah (mebel, flooring, kerajinan), membuka peluang UMKM lokal muda, dan menciptakan lapangan kerja.
🔹 Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
Dengan legalitas dan SVLK, kayu jati dari APL dapat dipasarkan secara sah dan menarik investasi industri pengolahan kayu yang mendukung ekonomi hijau berkelanjutan.
Terima kasih. By Aldy Forester
0 komentar:
Posting Komentar